Info Sriwijaya, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui transformasi yang disebut MBG 2.0. Dalam 100 hari kerja, perbaikan difokuskan pada penguatan tata kelola, transparansi anggaran, pemberantasan praktik koruptif, serta peningkatan pengawasan keamanan pangan.
Kepala BGN Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menegaskan bahwa pembenahan program harus dimulai dari sistem pengelolaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia memastikan tidak boleh ada praktik titip-menitip proyek maupun pengadaan bermasalah dalam pelaksanaan MBG.
“Tidak ada titip-titip proyek MBG. Kami juga akan memberantas yayasan calo dan menghentikan pengadaan yang bermasalah,” ujar Sudaryono, Kamis (29/10).
Menurutnya, penguatan tata kelola dilakukan melalui pembaruan perjanjian kerja sama seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, BGN melakukan verifikasi data penerima manfaat dan dapur penyedia makanan serta mengembangkan sistem digital untuk memantau pelaksanaan program.
Sudaryono menekankan bahwa data yang tidak valid harus dihapus agar pelaksanaan MBG benar-benar berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemantauan secara digital juga diharapkan membuat setiap tahapan kegiatan lebih mudah diawasi.
“Data harus terverifikasi dan yang fiktif harus dicoret. Alur kerja juga harus bisa dimonitor melalui sistem digital,” jelasnya.
Dari sisi anggaran, BGN menyebut telah mencatat efisiensi sebesar Rp44 triliun. Angka tersebut terdiri atas efisiensi anggaran BGN sebesar Rp38 triliun, efisiensi insentif yayasan Rp2,5 triliun, penghematan dana operasional dapur Rp3 triliun, serta pengembalian saldo rekening virtual atau virtual account fiktif sekitar Rp500 miliar.
Penghematan tersebut, menurut Sudaryono, merupakan bagian dari upaya memastikan anggaran negara digunakan sesuai peruntukannya. BGN juga mengatur kembali pemberian insentif yayasan menjadi Rp2.000 per porsi dan menghentikan pencairan dana bagi dapur yang tidak menyampaikan laporan penggunaan anggaran harian.
“Uang rakyat yang tidak tepat sasaran harus kita selamatkan. Dapur yang tidak melaporkan penggunaan dana harian akan dihentikan pencairan dananya,” tegasnya.
Selain pembenahan administrasi dan anggaran, keamanan pangan menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan MBG 2.0. BGN memperketat pengawasan sejak pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga makanan diterima oleh penerima manfaat.
Langkah pengawasan tersebut mencakup kewajiban memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), penggunaan juru masak berpengalaman, inspeksi mendadak, serta evaluasi rutin. BGN juga menerapkan penggunaan kamera pengawas atau CCTV yang terhubung ke pusat pemantauan dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Sudaryono menegaskan bahwa keamanan makanan harus menjadi prioritas karena program tersebut menyangkut kesehatan anak-anak sebagai penerima manfaat.
“Keamanan pangan menjadi prioritas. Satu anak pun masih terlalu banyak,” katanya.
Dalam laporan 100 hari kerja tersebut, BGN menyebut lebih dari 58 juta penerima manfaat telah terverifikasi. Dari total 27.485 dapur yang tercatat, sebanyak 26.723 dapur telah melalui proses verifikasi. Program ini juga didukung oleh sekitar 1,03 juta tenaga kerja aktif dan 80.315 pemasok lokal, dengan 82,83 persen di antaranya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sementara itu, realisasi anggaran tahun 2026 dilaporkan mencapai Rp165 triliun. BGN juga menyatakan bahwa Rp44 triliun telah dikembalikan ke kas negara melalui langkah efisiensi dan pembenahan anggaran.
Untuk memperkuat keterbukaan informasi, BGN mengembangkan Radar MBG yang memungkinkan masyarakat memantau menu harian. Selain itu, terdapat platform LokaMBG yang dirancang untuk mendukung pengadaan bahan baku secara lebih transparan, mencatat transaksi, memperjelas asal produk, serta mencegah praktik penggelembungan harga dan monopoli.
Ke depan, transformasi MBG 2.0 diarahkan pada peningkatan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Program ini juga diharapkan mampu memperluas keterlibatan pemasok lokal sekaligus memastikan distribusi manfaat berlangsung lebih merata.
Melalui berbagai langkah tersebut, BGN menargetkan pelaksanaan MBG yang lebih tertib, transparan, aman, dan tepat sasaran. Perhatian khusus juga diarahkan kepada masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan angka stunting tinggi.
