Info Sriwijaya, Jakarta – Dinamika politik di parlemen kembali menjadi perhatian publik setelah sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengajuan tersebut disampaikan dalam rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Usulan ini mendapat dukungan dari anggota dewan yang berasal dari delapan fraksi di DPR. Berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani, jumlah legislator yang tercatat sebagai pengusul mencapai 120 orang.
Pimpinan DPR dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustofa, membenarkan adanya pengajuan tersebut. Ia menyampaikan bahwa jumlah itu merupakan hasil rekapitulasi tanda tangan anggota DPR yang mendukung penggunaan hak tersebut.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP), ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada,” ujar Saan dalam rapat tersebut.
Saan menegaskan bahwa pimpinan DPR menghormati langkah yang ditempuh para anggota dewan. Menurutnya, setiap anggota DPR memiliki hak untuk menyampaikan pendapat melalui mekanisme konstitusional yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Ia juga memastikan bahwa usulan tersebut telah diterima oleh pimpinan DPR dan akan diproses lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku.
Dalam penjelasannya, Saan menyebut pengajuan HMP tersebut memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa substansi usulan para anggota dewan merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3. Ketentuan tersebut mengatur hak menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa, termasuk dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” tegas Saan.
Dalam rapat yang sama, Saan turut memaparkan distribusi dukungan dari masing-masing fraksi. Delapan fraksi tercatat memberikan kontribusi terhadap jumlah anggota yang mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Berikut rincian anggota DPR yang menandatangani usulan HMP berdasarkan fraksi:
- Fraksi PDI Perjuangan: 14 orang.
- Fraksi Partai Golkar: 11 orang.
- Fraksi Partai Gerindra: 11 orang.
- Fraksi Partai NasDem: 19 orang.
- Fraksi PKB: 18 orang.
- Fraksi PKS: 28 orang.
- Fraksi PAN: 1 orang.
- Fraksi Partai Demokrat: 18 orang.
Dari komposisi tersebut, Fraksi PKS menjadi penyumbang jumlah pengusul terbanyak dengan 28 anggota, disusul Fraksi NasDem sebanyak 19 orang. Sementara itu, Fraksi PAN tercatat mengirimkan satu anggota sebagai pengusul.
Pengajuan HMP ini menambah dinamika politik nasional di tengah perhatian masyarakat terhadap polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Perkembangan tersebut juga membuka kemungkinan pembahasan lebih lanjut di lingkungan parlemen.
Meski demikian, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak serta-merta membuat Wakil Presiden kehilangan jabatannya. Usulan tersebut masih harus melewati proses pembahasan, persyaratan, dan tahapan konstitusional sesuai ketentuan yang berlaku sebelum menghasilkan keputusan lebih lanjut. (YD)
