Info Sriwijaya, Jakarta – Kabar mengejutkan datang dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Di tengah meningkatnya tekanan politik dan polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikannya, Gibran dikabarkan telah mengambil langkah besar dengan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Bahkan, surat pengunduran diri tersebut disebut-sebut telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026) sore.
Informasi tersebut disampaikan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Ia membenarkan kabar bahwa Gibran telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
“Pokoknya benar, surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” ujar Budi Arie.
Kabar ini sontak menjadi perhatian publik, mengingat situasi politik nasional tengah diwarnai polemik serius yang menyeret nama putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
Isu pengunduran diri Gibran muncul ketika tekanan politik di parlemen semakin menguat. Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi secara resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai langkah untuk memulai proses politik terkait pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Usulan tersebut disampaikan dalam sebuah rapat terbatas yang dihadiri perwakilan masing-masing fraksi. Pertemuan itu juga melibatkan dua pimpinan DPR RI, yakni Saan Mustopa dari Partai NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Berdasarkan data pengusul, dukungan terhadap usulan tersebut berasal dari sejumlah fraksi dengan komposisi, yakni PDIP sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, PKB 18 anggota, NasDem 19 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, serta Demokrat 18 anggota.
Dalam penyampaian pandangan masing-masing, para pengusul pada umumnya mempersoalkan kelayakan Gibran untuk tetap menduduki jabatan Wakil Presiden. Persoalan tersebut berkaitan dengan dua putusan lembaga peradilan yang menjadi sorotan, terutama menyangkut dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024.
Polemik itu semakin berkembang setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan dalam proses pendaftaran Pilpres 2024. Dalam putusan tersebut, dokumen penyetaraan yang dipersoalkan dinyatakan tidak sah.
Putusan MA tersebut juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tidak ditemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA milik Gibran dari lembaga pendidikan di Singapura maupun Australia.
Persoalan administrasi pendidikan itu kemudian berkembang menjadi perdebatan politik dan hukum yang semakin luas. Sejumlah anggota DPR menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional, sementara pihak Gibran disebut masih berupaya memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Sebelumnya Sempat Bertemu Prabowo
Sebelum kabar pengunduran dirinya mencuat, Gibran diketahui telah menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut turut menjadi sorotan publik. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan waktu guna membuktikan keabsahan persyaratan pendidikan yang selama ini dipersoalkan.
Gibran disebut ingin menyelesaikan persoalan tersebut melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dalam keterangannya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Gibran juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan terkait situasi yang sedang dihadapinya.
Salah satu arahan yang disampaikan Prabowo, menurut Gibran, adalah agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum dengan menyiapkan seluruh dokumen pendidikan.
“Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ucap Gibran di Istana Wapres, Jakarta.
Perkembangan ini membuat masa depan politik Gibran semakin menjadi perhatian nasional. Di satu sisi, proses hukum terkait dokumen pendidikannya masih menjadi persoalan yang diperdebatkan. Di sisi lain, muncul kabar mengenai penyerahan surat pengunduran diri yang disebut telah dilakukan langsung kepada Presiden Prabowo.
Jika informasi tersebut terkonfirmasi secara resmi, langkah Gibran tentu akan menjadi salah satu perkembangan politik paling mengejutkan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, kepastian status jabatan Wakil Presiden tetap perlu merujuk pada pengumuman resmi dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. (YD)
