Info Sriwijaya, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru terus mendorong percepatan program Listrik Masuk Desa (Lisdes) dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal sebagai upaya mewujudkan pemerataan akses energi bagi masyarakat di wilayah pelosok.
Langkah strategis tersebut dilakukan dengan memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, Kementerian Kehutanan, dan PT PLN (Persero), terutama dalam mengatasi berbagai kendala geografis dan perizinan kawasan hutan yang selama ini menjadi hambatan dalam pembangunan jaringan listrik di sejumlah wilayah terpencil.
Upaya percepatan itu ditandai dengan rapat koordinasi yang dipimpin langsung Gubernur Sumsel Herman Deru secara daring, Rabu (19/8/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni beserta jajaran, serta General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB) Diksi Erfani Umar beserta jajaran.
Dalam arahannya, Herman Deru menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi lintas sektor untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang dihadapi di lapangan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan yang dinilai sangat responsif dalam menindaklanjuti usulan Pemprov Sumsel.
“Kami (Pemprov Sumsel) optimistis melalui sinkronisasi perencanaan, penganggaran yang tersedia, dan percepatan perizinan kawasan hutan, program Lisdes ini akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di pelosok Sumsel. Ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerataan akses energi yang selama ini menjadi tantangan berat bagi daerah dengan kondisi geografis yang menantang,” ungkap Herman Deru.
Gubernur menjelaskan, pemilihan teknologi PLTS Komunal di sejumlah wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan spesifikasi lahan yang tidak memungkinkan untuk dibangun jaringan kabel konvensional. Kondisi tersebut antara lain terdapat di kawasan rawa-rawa, lintasan sungai besar, hingga kawasan hutan lindung.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kehutanan, Pak Menteri, dan Pak Dirjen, yang telah merespons kami kurang dari 24 jam. Kepada GM PLN, inilah pentingnya sikap komunikatif dalam menyelesaikan segala permasalahan,” ujar Herman Deru.
Lebih lanjut, Herman Deru mengungkapkan bahwa Pemprov Sumsel terus mendorong percepatan proses perizinan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) penggunaan kawasan dengan Kementerian Kehutanan.
“Kenapa PLTS? Karena infrastruktur kabel sulit masuk akibat medan yang spesifik. Lahan basah dan kawasan hutan lindung atau produksi memerlukan penanganan khusus. Oleh karena itu, kita ajukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Kehutanan,” ungkapnya.
Berdasarkan data lapangan, terdapat 20 lokasi yang masih mengalami kendala. Sebanyak 12 lokasi terkendala kondisi geografis, sedangkan delapan lokasi lainnya berada di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, antara lain di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Planologi Kehutanan Ade Triajikusumah menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan membuka ruang seluas-luasnya untuk memproses perizinan yang diperlukan guna mendukung percepatan program tersebut.
“Pada prinsipnya Kementerian Kehutanan terbuka. Silakan ajukan dengan mekanisme yang sesuai. Kami akan proses secepat-cepatnya,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati OKI Muchendi Mahzareki menyambut baik fasilitasi yang diberikan dalam percepatan program Lisdes tersebut. Ia menyatakan kesiapannya untuk segera menindaklanjuti arahan teknis, termasuk menyiapkan dokumen Pakta Integritas dan mendukung pelaksanaan survei lapangan.
“Warga masyarakat di lima lokasi sudah siap menghibahkan tanahnya untuk pembangunan PLTS. Harapan kita, survei bisa segera dilakukan agar titik-titik pemasangan listrik dapat segera ditentukan,” ungkap Muchendi.
Sebelumnya, General Manager PT PLN (Persero) UID S2JB Diksi Erfani Umar mengungkapkan bahwa anggaran program Listrik Desa yang bersumber dari APBN telah resmi tersedia dengan sasaran sebanyak 118 titik lokasi di Sumsel.
“Alhamdulillah, anggaran program listrik desa sudah keluar. Dari 118 titik lokasi tersebut, insyaallah sebanyak 98 titik secara teknis sudah dapat langsung dikerjakan dan ditargetkan selesai pada Desember 2026 hingga Maret 2027,” jelas Diksi.
Ia merinci, dari total sasaran tersebut, sebanyak 20 titik masih memerlukan penyesuaian karena berada di kawasan hutan lindung dan menghadapi tantangan akses jalan.
Secara keseluruhan, program tersebut akan menerangi lebih dari 6.045 pelanggan yang tersebar di 14 kabupaten di Sumsel dan sebelumnya belum menikmati aliran listrik.
“Kami sangat membutuhkan informasi dari perangkat desa jika ada titik-titik baru yang belum masuk dalam daftar. Kelancaran proses di lapangan ini tentu tidak lepas dari dukungan penuh Pemprov Sumsel,” pungkasnya.
