Banyuasin, Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, khususnya Panitia Khusus (Pansus) dan Tim Perumus DPRD Kabupaten Banyuasin, atas pembahasan yang menyeluruh dan membangun terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuasin Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin yang digelar di Gedung Rapat Paripurna DPRD, Rabu (22/4/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Askolani menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan DPRD merupakan wujud nyata fungsi pengawasan sekaligus bentuk kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Rekomendasi tersebut memiliki arti yang sangat penting bagi kami sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ke depan,” ujar Askolani.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Askolani menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD secara serius dan terukur. Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan mengintegrasikan rekomendasi tersebut ke dalam beberapa kebijakan strategis, antara lain:
1. Perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah.
3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Selain itu, Bupati juga menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, keselamatan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan.
“Kami akan memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan dapat diterjemahkan ke dalam pemecahan masalah nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami sadar pembangunan yang kita hadapi semakin penuh tantangan, untuk itu kita perkuat komitmen bersama,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga akan memperkuat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026–2027 yang menekankan pada penyiapan program perlindungan dan penanggulangan kemiskinan secara partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi masyarakat.
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Banyuasin tersebut turut dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD, para anggota dewan, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, serta sejumlah pihak terkait.
