Hadir di FGD APKASI, Banyuasin Kawal Revisi UU Pemerintahan Daerah demi Perkuat Otonomi

- Penulis

Kamis, 12 Maret 2026 - 05:48 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Mewakili Bupati Banyuasin, Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra, Aminuddin, S.Pd., S.I.P., M.M., mengikuti kegiatan Zoom Meeting Focus Group Discussion (FGD) terkait revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rabu (11/03/2026). Kegiatan ini membahas topik Hubungan Pusat dan Daerah; Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren. FGD dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia.
Turut bergabung dalam zoom meeting ini, Ketua Umum APKASI yang juga mewakili Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, para kepala daerah, pejabat pemerintah daerah, serta perwakilan lembaga terkait lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah terkait rencana revisi regulasi yang mengatur hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pengaturan pembagian urusan pemerintahan konkuren.

Baca Juga :  Bupati Askolani Dorong Pengembangan SPAM Banyuasin, Kebutuhan Air Industri Jadi Perhatian

Diskusi yang diikuti dari Ruang Rapat Kantor Bupati ini difokuskan pada pentingnya penyempurnaan regulasi guna memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta memperjelas pembagian kewenangan agar pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.
Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, dalam sambutannya menekankan bahwa revisi UU Pemerintahan Daerah merupakan momentum penting untuk memperkuat otonomi daerah sekaligus memastikan adanya keseimbangan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia berharap revisi undang-undang tersebut dapat memberikan kejelasan dalam pembagian kewenangan serta mendukung daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif.

Baca Juga :  Tuntut Hak Plasma, Warga Tiga Desa di Betung Temui Bupati Banyuasin

Melalui forum FGD ini, diharapkan berbagai masukan dari pemerintah daerah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyempurnaan revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah sehingga mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin dinamis serta mendorong pembangunan daerah yang lebih optimal.

Berita Terkait

Dari Pengajian hingga Lapangan Futsal, Rutan Prabumulih Bangun Warga Binaan Lebih Berkualitas
Bupati Askolani Raih Anugerah Cita Negeri 2026, Banyuasin Diakui Nasional dalam Pembangunan Kesejahteraan dan Kesehatan
Pemkab Banyuasin Matangkan Program Pemutihan Tunggakan Air PDAM Tirta Betuah
Resmikan Kantor Lurah Jakabaring Selatan, Netta Ajak Perempuan Banyuasin Kembangkan Usaha Rumahan
Banyuasin Bidik Investasi Industri Pengolahan Kelapa, Wabup Netta Terima LoI Weihong Biotechnology
Evaluasi Capaian SPM Triwulan III, Pemkab Banyuasin Matangkan Target Pelayanan Dasar 2027
Perkuat Penanganan Karhutla, Banyuasin Alokasikan Rp9 Miliar untuk BPBD
Pegadaian Kolaborasi dengan PWI Banyuasin Gelar Seminar Jurnalisme Cerdas Di Era AI
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 22:32 WIB

Dari Pengajian hingga Lapangan Futsal, Rutan Prabumulih Bangun Warga Binaan Lebih Berkualitas

Selasa, 10 November 2026 - 23:51 WIB

Bupati Askolani Raih Anugerah Cita Negeri 2026, Banyuasin Diakui Nasional dalam Pembangunan Kesejahteraan dan Kesehatan

Jumat, 6 November 2026 - 13:21 WIB

Pemkab Banyuasin Matangkan Program Pemutihan Tunggakan Air PDAM Tirta Betuah

Kamis, 5 November 2026 - 23:57 WIB

Resmikan Kantor Lurah Jakabaring Selatan, Netta Ajak Perempuan Banyuasin Kembangkan Usaha Rumahan

Selasa, 3 November 2026 - 22:51 WIB

Banyuasin Bidik Investasi Industri Pengolahan Kelapa, Wabup Netta Terima LoI Weihong Biotechnology

Berita Terbaru