“PRAHARA” JELANG PILKADA
Oleh: Wendy Melfa, Pengasuh RuDem (Ruang Demokrasi)
Ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), bahwa tanggal 4 – 6 September 2020 ini adalah tahapan pendaftaran bakal pasangan calon (paslon) Pilkada serentak tahun 2020. Bagi bakal paslon yang dinyatakan memenuhi syarat menurut regulasi Pilkada, selanjutnya akan ditetapkan sebagai calon yang akan mengikuti tahapan kontestasi Pilkada berikutnya sampai saatnya nanti ditetapkan salah satu diantaranya sebagai Kepala Daerah (baca: dan Wakil Kepala Daerah) yang akan dilantik dan memimpin pemerintahan di daerahnya masing-masing.
Tentu kita semua berharap dan menantikan seluruh tahapan Pilkada serentak 2020 ini berjalan aman, lancar dan berkualitas.
Sebaliknya, penggunaan frasa “Prahara” pada judul tulisan ini, bukanlah untuk menggambarkan situasi menakutkan, menyeramkan dan atau lainnya yang menimbulkan bayangan skeptis dan pesimistis dalam “memandang” Pilkada serentak 2020.
Berbagai fenomena secara nasional yang dirasa kurang menyejukkan (baca: menguntungkan) yang menyelimuti warna kehidupan masyarakat kita sebagai sebuah tantangan yang harus kita atasi bersama-sama, bahu membahu apa yang menurut diksi ilmu manajemen disebut menjadikan tantangan sebagai peluang.
Parahara menurut kamus besar bahasa Indonesia (kbbi): angin ribut, angin topan, badai. Pada tulisan ini yang relevan digunakan secara kias adalah “badai” atas beberapa fenomena yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas.
Fenomena dimaksud ada yang terjadi faktor dampak bencana non alam (bidang ekonomi), faktor cuaca/ alam (bidang social) dan faktor dampak aktivitas politik (bidang politik) yang berdampak langsung maupun tidak langsung dirasakan masyarakat.
Implikasi dari berbagai fenomena tersebut manakala tidak teratasi dengan baik, terlebih lagi bila ada trigger (pemicunya), maka dapat menjadi friksi sosial yang dapat memperburuk keadaan masyarakat kita.
Prahara di bidang ekonomi
Salah satu dampak buruk covid 19 yang dideklarasikan sebagai pandemi sejak 6 bulan yang lalu, kondisi perekonomian Indonesia terus mengalami guncangan yang ditandai merosotnya angkat pertumbuhan ekonomi kita sejak kuartal I (tumbuh di level 2,97 %) ke kuartal II (terkontraksi minus 5,32 %) dan bahkan belum menunjukkan angka perbaikan memasuki kuartal ke III ini. Hal ini dipicu pembatasan dan menurunnya aktivitas masyarakat dari semua sektor karena khawatir terinfeksi covid 19 serta berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang signifikan.
Menteri Kuangan Sri Mulyani Indarwati dalam suatu kesempatan memaparkan tentang kondisi kinerja APBN hingga akgir Juli 2020. Fiscal negara belum memberikan tanda-tanda yang bias membuat ekonomi nasional melaju hingga akhir tahun ini. Jika potensi minus ini berlaku sepanjang tahun 2020, maka Indonesia resmi resesi (GELORA.CO, 30/8/20).
Dalam Bahasa yang lebih lugas, Menko Polhukam, Mahfud MD., saat bertemu dengan seniman dan budayawan di Yogyakarta sabtu (29/8) malam, menyatakan “karena covid-19 kehidupan ekonomi turun terus. Diperkirakan bulan depan 99,9 % Indonesia mengalami resesi”.
Namun pada kesempatan yang sama, Mahfud MD memastikan bahwa resesi ekonomi yang akan terjadi tidak berbahaya dan tidak menimbulkan krisis karena masih cukup banyaknya ketersediaan bahan lokal sebagai sumber makanan oleh pemerintah akan didorong sebagai pengungkit pemulihan ekonomi, dan pemerintah optimis pemulihan ekonomi akan berjalan cepat (Gatra.com, 30/8/20).
Dengan Bahasa yang lebih sedikit menenangkan masyarakat, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui, pandemi covid-19 berdampak luas kepada masyarakat, tak hanya kesehatan tetapi juga kemanusiaan dan sosial ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah minus 5,3 % dikuartal II 2020, hal ini sedikit jauh lebih baik bila dibandingkan Malaysia (minus 17 %), Filipina (minus 16,5 %), Singapura (minus 12,6 %) dan Thailand (minus 12,2 %) dimana negara-negara tersebut sudah lebih dahulu menyatakan negaranya dalam keadaan resesi.
Bahkan dinegara-negara barat, Inggris (minus 21,6 %), Prancis (minus 19 %) dan Amerika Serikat (minus 19,5 %). Lebih jauh Airlangga Hartarto mengatakan “tetapi yang paling penting kita jaga kehidupan masyarakat dengan social safety net dan kemudian kita menjaga agar pertumbuhan tetap terlihat” (cnbcindonesia.com, 30/8/20).
Resesi ekonomi itu sendiri diduga akan berlangsung dalam tempo yang cukup Panjang, apabila mengikuti trend pertumbuhan ekonomi negara-negara lain didunia akan berlangsung dalam rentang waktu yang belum dapat diperkirakan (sebagaimana belum dapat diperkirakan kapan covid-19 akan berakhir, sambil menunggu vaksin yang bisa mencegah penyebarannya lebih luas), setidaknya sampai akhir tahun 2020 ini.
Fakta resesi ekonomi ini tentu dapat mempengaruhi suasana kebatinan masyarakat terutama bagi mereka yang terdampak langsung. Berbagai problem harus dihadapi, mulai dari pengurangan tenaga kerja pada lapangan pekerjaan, sampai pada hasil panen produk hasil pertanian yang berdampak pada pendapatan dan daya beli masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya kepanikan dan rasa stress masyarakat menghadapi sulitnya kehidupan, apalagi terhadap mereka yang tidak punya “persiapan” menghadapi resesi ekonomi.
Dalam situasi yang seperti ini, biasanya masyarakat dengan wawasan dan pola pikir ideal sekalipun, karena alasan keadaan dan kebutuhan dapat berubah menjadi masyarakat yang mengambil kepuutusan politiknya dengan jalan pintas dan pragmatis, bukan dengan pertimbangan mengikuti proses politik dengan idealism (sebagai sebuah indikator meningkatnya kesadaran politik).
Keadaan ekonomi masyarakat seperti ini tentu kurang menguntungkan apabila mengharapkan hasil yang maksimal dari sebuah kontestasi politik Pilkada. Ada banyak studi yang merekomendasikan bahwa keputusan politik yang baik dapat dilakukan oleh banyak masyarakat yang tingkat pendidikan, ekonominya dan situasi keamanan secara umum dalam keadaan baik (stabil), manakala prasyarat itu belum terpenuhi maka bisa kita simpulkan sendiri kualitas keputusan politik masyarakat kita, yang nota bene akan mempengaruhi kualitas demokrasi elektoral Pilkada serentak 2020.
Namun demikian, pemerintah nampak sudah berusaha dengan sekuat kemampuannya untuk menangkis dampak resesi ekonomi ini yang disebabkan pandemi covid-19 dengan menerbitkan Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penangan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, untuk memastikan agar penanganan dan keseimbangan antara keduanya dapat berjalan dengan baik.
Sekretaris Kabinet Pramonono Anung; “antara persoalan kesehatan terkait covid-19 dan ekonomi tidak bisa dipisahkan. Belajar dari banyak negara yang terlalu heavy dipenanganan kesehatan, persoalan ekonominya menjadi persoalan tersendiri, mana yang harus diseimbangkan agar persoalan ekonomi dan kesehatan itu bias diselesaikan (presidenri.go.id, 30/8/20).
Prahara di bidang sosial akibat perubahan cuaca/alam
Letak posisi geografis Indonesia yang berada ditengah-tengah garis khatulistiwa, antara dua samudera memiliki iklim cuaca yang relatif baik karena hanya mengenal musim hujan dan panas yang masing-masing berdurasi sekitar 6 bulan lamanya.
Namun belakangan sebagai dampak perubahan iklim dunia yang menurut para ilmuwan sebagaian besar disebabkan oleh kerusakan lingkungan seperti hutan gundul, kekeringan, air laut pasang, gunung es mencair, memicu pemanasan global juga dampak dari kenaikan konsentrasi gas rumah kaca, demikian menurut BMKG (https://tirto.id, 30/8/20).
Indikator-indikator tersebut dapat menjadi trigger perubahan cuaca yang akselarasi dan kekuatannya begitu cepat serta dahsyat sehingga sering disebut dengan “cuaca ekstrem” yang berpotensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Cuaca ekstrem juga menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan panen sebagian hasil produk pertanian dan perikanan.
Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menggelar rapat virtual koordinasi dengan sejumlah lembaga (31/8), menjelaskan sejak 1 Januari – Agustus ini telah terjadoi 1.928 bencana di Indonesia, dengan angka tertinggi pada bencana banjir (726 bencana).
Meskipun jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 27 % dibandingkan jumlah bencana tahun lalu, dan juga dengan jumlah korban meninggal yang juga menurun sebesar 43,1 %, namun sebagaimana tujuan diadakannya rakor tersebut sekaligus sebagai “early warning system” kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana lain (alam) selain pandemi covid-19 (non alam), demikian menurut Deputi Sistem dan Strategi BNPB, Wisnu Widjaja (KOMPAS.com., 1/9/20).
Penjelasan yang disampaikan tersebut secara terang dan jelas memvisualisaikan fenomena “ancaman” bencana alam yang muncul secara tiba-tiba melanda masyarakat kita yang karenanya dapat menyusahkan dan menimbulkan kerugian materiil bahkan sampai korban jiwa dan meninggal, sementara disaat ini kita sedang berupaya untuk mengatasi bencana pandemi covid-19 sebagai bencana non alam.
Prahara dibidang sosial akibat eskalasi politik
Eskalasi suhu politik sedikit menghangat pada tahapan candidasi calon Kepala Daerah yang akan mengikuti konstestasi Pilkada, baik melalui jalur perseorangan (independent) maupun melalui jalur parpol dan atau gabungan parpol yang memenuhi syarat untuk mengusung paslon Kepala Daerah.
Hal itu dapat terjadi karena didalamnya terdapat proses seleksi dari calon-calon yang diajukan atau mengajukan diri kepada parpol yang pada akhir proses tahapan tersebut hanya dapat menghasilkan/ mengusulkan satu pasangan calon.
Proses seleksi tersebut tidak hanya melibatkan personal calon Kepala Daerah, tetapi juga didalamnya terdapat “kepentingan politik” dari masing-masing parpol dari setiap tingkatan secara berjenjang terkadang terjadi “tarik-menarik” bahkan ada yang sampai melibatkan massa pendukungnya, pun juga demikian halnya terjadi “ketegangan politik” dari proses seleksi melalui jalur persorangan sebagai akibat fenomena perubahan dukungan, dan atau dukungan yang tidak memenuhi syarat (TMS).
Perubahan dukungan baik melalui jalur parpol maupun perseorangan inilah yang kemudian dapat menimbulkan “friksi” secara politik bahkan friksi ditingkat massa pendukung, yang apabila tidak “dikelola” dengan baik dapat menciptakan konflik yang lebih luas.
Cermat, Cerdas dan Cakep
Tiga fenomena yang kami frasakan sebagai prahara pada tulisan ini adalah realitas kehidupan yang terbentang secara terbuka dan hal tersebut benar terjadi dalam kurun waktu bersamaan saat kita memasuki tahapan Pilkada sampai saatnya nanti seluruh tahapan Pilkada dinyatakan selesai. Untuk sampai disana masih membutuhkan waktu yang tidak sebentar dengan segala kemungkinan dapat terjadi (tantangan), tentu sebagai anak bangsa kita selalu berharap yang terbaik untuk bangsa kita.
Fenomena (kami tidak menulisnya sebagai problem) tersebut perlu dicermati secara arif dan objektif agar dapat dipilah-pilah untuk disikapi, dipahami dan dihadapi dengan kemampuan dan kapasitas semua pihak dengan porsinya masing-masing yang terkait dengan fenomena tersebut. Saling bekerjasama dengan sikap dan kepentingan secara bertanggungjawab untuk kebaikan masyarakat dan bangsa.
Menteri keuangan Sri Mulyani mengungkapkan setidaknya ada dua kunci yang bisa menyelamatkan ekonomi tanah air dari jurang resesi, yaitu konsumsi rumah tangga dan investasi (GELORA.CO, 30/8/20), dalam upaya itupun pemerintah telah memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 mulai dari sembako sampai subsidi bantuan tunai bagi para pekerja yang pendapatannya sebulan dibawah 5 juta Rupiah.
Kondisi daya beli masyarakat yang menurun, terbatasnya ketersediaan bahan pangan serta harus ditingkatkannya konsumsi rumah tangga ini, disisi lain adalah sebuah peluang bagi para caloan Kepala Daerah dan atau parpol pengusungnya untuk berlomba-lomba memberikan perhatian dan bantuan kepada warga masyarakat seraya mensosialisaikan atas pencalonannya sepanjang tidak ada pelanggaran regulasi dalam pelaksanaannya, juga bagi incumbent untuk tidak menggunakan bantuan pemerintah untuk penanggulangan pandemic covid-19 dengan memasang nama dan atau foto untuk kepentingan pencalonannya, karena bantuan tersebut menggunakan anggaran negara.
Tetapi, ketika sumber bantuan tersebut bukan bersumber dari anggaran negara, maka boleh-boleh saja mencantumkan dan dan atau foto incumbent sekalipun, supaya fair play.
Momentum Pilkada ini juga sebaiknya dapat digunakan untuk kampanye pencegahan bahaya pandemi covid-19 dengan cara memberi suluhkan informasi kesehatan yang massif, mengkampanyekan dan memberikan bantuan masker dan atau alat sanitizer, himbauan jaga jarak dan sebagainya. Langkah ini adalah salah satu bentuk kesadaran untuk mengatasi secara bersama bencana ini, bukan hanya berpangku tangan, bermanja dan menyerahkan segala penanganan bencana non alam ini kepada negara dan petugasnya yang jumlah serta kemampuannya terbatas.
Saatnya dengan kesadaran membangkitkan jiwa bangsa ini menghadapi pandemi covid-19 sebagai bencana non alam, waspada bencana alam yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi, juga dengan kesadaran dan proses menjadi bagian dari pendidikan politik untuk tidak melibatkan diri secara destruktif atas eskalasi agenda politik Pilkada, maka secara bersama kita bisa menjadikan fenomena prahara jelang Pilkada serentak 2020 ini sebagai peluang dan bukan hambatan.
Marilah kita memulainya dengan selalu berfikir positif dan kreatif, tidak menilai bahwa rintangan justru akan menggagalkan agenda Pilkada serentak 2020 atau setidaknya menurunkan bobot dan kualitas demokrasi elektoral Pilkada kita, berhusnuzhon dengan pertolongan Allah SWT sebagaimana dikutip dari QS. Al – Insyirah Ayat 5-6: “Sesudah kesulitan ada Kemudahan”. (IS/Dms/MAli)
Dibaca 223 x
Komentar post