Menyusul terbitnya PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berharap kasus-kasus kekerasan seksual tidak lagi terjadi pada masa yang akan datang.
Harapan itu disampaikan wakil ketua KPAI Rita Pranawati di Jakarta, Kamis (7/1).
“Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius. Negara harus memastikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual mendapatkan hak-haknya,” kata Rita.
KPAI, lanjutnya, mengingatkan bahwa hukuman berupa tindakan dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 tidak berlaku untuk pelaku anak. KPAI juga akan melakukan pengawasan terhadap implementasi undang-undang ini sebagaimana mandat KPAI.
“KPAI berharap para pemangku kepentingan yaitu kementerian dan lembaga terkait dapat meminimalkan dampak dan risiko yang mungkin terjadi sebagai akses dalam tugas mereka untuk menjalankan mandat undang-undang ini,” beber Rita.
Komisioner Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum Putu Elvina menambahkan, solusi terbaik dari suatu sistem penegakan hukum ialah memaksimalkan upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak harus terus diupayakan secara optimal.
Terutama seluruh lintas sektor, kementrian/lembaga, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual.
“KPAI mendorong proses perlindungan dan rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual harus diupayakan maksimal.” tambah Putu.
Rehabilitasi korban secara tuntas, kata Putu, baru mencapai 48,3 persen. Dengan melakukan rehabilitasi secara tuntas, diharapkan sumber daya manusia Indonesia akan unggul dan berdaya saing. (*)
Dibaca 155 x
Komentar post