Tahun ini, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meraih kategori AA pada penilaian kinerja layanan PPDPP dengan senilai 90,74. Perolehan angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya (2019) sebesar 87,45 dan 73,90 pada tahun 2018 silam.
Penilaian tersebut merupakan inisiasi dari Kementerian Keuangan yang meminta kepada Kementerian PUPR melalui Sekjen Biro Keuangan untuk melakukan penilaian kinerja aspek layanan Badan Layanan Umum (BLU) PPDPP.
Penilaian mencakup aspek layanan berupa pertumbuhan produktivitas layanan, efisiensi layanan, mutu dan pelayanan bagi masyarakat, serta pengembangan organisasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Kemudian, dalam aspek keuangan meliputi rasio rasio kas, rasio lancar, periode penagihan piutang, perputaran aset, imbalan atas aset, imbalan atas ekuitas dan rasio PNBP terhadap biaya operasi) dan kepatuhan pengelolaan keuangan.
Metode yang digunakan oleh Kementerian PUPR adalah melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pemantauan lapangan di empat kota yakni Samarinda, Palembang, Padang, dan Mataram. Selain itu, Biro Keuangan juga melakukan kuesioner untuk tiga kelompok baik dari sisi kepatuhan Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 124 responden, bank pelaksana (8 bank) dan pengembang (8 pengembang).
Sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan semua data terkait dari PPDPP.
Kepala Biro Keuangan Sekjen Kementerian PUPR Budi Setiawan mengungkapkan apresiasinya atas peningkatan layanan yang telah dilakukan.
“Kami sangat menghargai capaian PPDPP dalam upayanya meningkatkan layanan kepada masyarakat, bank dan pengembang melalui pengembang teknologi salah satunya SiKasep,” ujar Budi dalam siaran pers, Selasa (4/8/2020).
Sebagai lembaga yang dikelola berdasarkan BLU, PPDPP sedang gencar melakukan berbagai peningkatan layanan melalui pengembangan teknologi.
Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan PPDPP saat ini dan ke depan adalah untuk membangun layanan pembiayaan perumahan yang lebih baik.
“Ke depan Kementerian PUPR akan memiliki big data yang tersaji di SiKasep. Baik dari sisi permintaan akan perumahan, dari sisi penyediaan perumahan, kuota bank dan sisi pemantauan terhadap kualitas rumah subsidi,” tutur Arief.
Sementara itu, aplikasi SiKasep telah diakses oleh 204.498 calon debitur perumahan subsidi per Selasa (4/8/2020) pukul 11.16 WIB. Rinciannya, sebanyak 84.152 calon debitur sudah dinyatakan lolos subsidi checking, 12.704 calon debitur sudah dalam proses verifikasi dengan bank pelaksana, 769 calon debitur sudah dalam pengajuan dana FLPP dan 78.023 debitur sudah menerima dana FLPP. (IS/Kompas)
Dibaca 61 x
Komentar post